Dalam proses pelaksanaan perpanjangan perizinan hinder ordonantie pada base trancheiver station harus mendapat persetujuan baik dari pejabat setempat ataupun dari masyarakat sekitar sebagai mana telah disebutkan pada Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Bersama Menteri yang menyebutkan dengan terdapat minimal 60% dari warga sekitar yang menyatakan tidak keberatan.
Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk menganalisis prosedur perizinan dan pelaksanaan perpanjangan izin gangguan dari Perdana Prima Arta terhadap proses pelaksanaanya dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan baik itu pegawai, tenaga ahli dan direktur PT.Perdana Prima Arta Semarang, dan sumber datas sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini.
Setelah mengadakan penelitian dapat diketahui bahwa PT.Perdana Prima Arta selaku pelaksana perpanjangan izin gangguan pada menara telekomunikasi sering mengalami kendala-kendala dilapangan baik dari masyarakat maupun dari pejabat terkait sehingga dalam prosedurnya sering kali memakan waktu yang tidak sebentar.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perpanjangan Perizinan HO Base Trancheiver station