Fokus penelitian Disertasi ini adalah Rekonstruksi mediasi penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dipandang penting dilakukan sebab mediasi dalam penanganan kasus KDRT selama ini masih kurang berhasil mencapai kesepakatan terbaik dari korban, pelaku dan anggota keluarga. Konsekuensinya, mediasi yang dilakukan selama ini telah mengabaikan kepentingan salah satu pihak yang berperkara sehingga mengakibatkan perceraian dan vonis penjara kepada pelaku. Ini artinya, dalam konteks pembaharuan hukum pidana ke depan perlu adanya sebuah rekonstruksi mediasi.
Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian Disertasi ini, yakni tentang (1) mengapa penerapan mediasi sebagai penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar proses peradilan pidana saat ini belum efektif; (2) Dampak negatif diterapkannya mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar Proses Peradilan pidana di Indonesia; dan (3) Rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar Proses Peradilan berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila. Untuk menganalisa terhadap tiga permasalahan tersebut, menggunakan metode socio-legal research. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu; Teori Keseimbangan, Teori Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori Hukum Progresif, Teori Pembaharuan Hukum Pidana dan Teori Sistem Hukum.
Adapun temuan penelitian ini yakni (1) penerapan mediasi penyelesaian perkara KDRT saat ini belum efektif dikarenakan eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi mediasi penal saat ini masih bersifat lemah karena tidak diatur pada tataran undang-undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. (2) Dampak negatif diterapkannya medasi dalam kasus KDRT yaitu secara psikologis muncul rasa takut, khawatir oleh istri dan anak-anak akan terulangnya kembali kasus KDRT serta adanya budaya suap kepada oknum-oknum yang berwenang agar pelaku terhindar dari pidana penjara. (3) Rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT adalah mediasi penal dengan landasan Teori Penal Monodualistik antara para ahli hukum dan para pihak dengan mengakomodir nilai-nilai keadilan, dari temuan penelitian tersebut, direkomendasikan (1) Perlu dibentuk suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai payung hukum mediasi sebagai landasan yuridis bagi aparat Penegak. (2) Diperlukan pengaturan lebih baik dan lebih lanjut mengenai tahap, proses mediasi dan progresifitas setiap aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana. (3) Perlunya melakukan perubahan terhadap Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai upaya mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kata kunci; Rekonstruksi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nilai Keadilan