Sebuah bangsa akan berdiri kokoh jika memiliki ideologi yang kuat, yang merupakan pemersatu, perekat, dan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia, para pendiri Republik Indonesia telah berhasil meletakkan dasar negara yang kuat dan kokoh, yaitu Pancasila.NU sebagai organisasi keagamaan dengan cepat menerima Pancasila sebagai asas tunggal.Penerimaan NU atas asas tunggal pancasila merupakan konsekuensi dari cita-cita untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI dari disintegrasi bangsa.
Permasalahan yang dikemukakan dalam Tesis ini meliputi: Bagaimanakah Peran NU dalam memperjuangkan NKRI dan Pancasila? Bagaimanakah Pemikiran Hukum NU tentang NKRI dan Pancasila?Bagaimanakah pemikiran Hukum khittah NU 1926 dalam perspektif siyasatul mulk dan Hukum Tata Negara Indonesia?
Tujuan Penelitian : Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang Peran NU dalam memperjuangkan NKRI dan Pancasila, Pemikiran Hukum NU tentang NKRI dan Pancasila, dan pemikiran Hukum Khittah NU 1926 dalam perspektif siyasatul mulk dan Hukum Tata Negara Indonesia.
Metode atau Jenis Peneliltian : Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparison approach).
Peran NU dalam memperjuangkan NKRI antara lain pengukuhan Indonesia sebagai negara-bangsa pada Muktamar NU tahun 1936, deklarasi Revolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menetapkan piagam waliyul amri adh-dhoruri bi asy-syaukah untuk melegitimasi kekuasan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah pada tahun 1954 dalam Munas Alim Ulama se-Indonesia, deklarasi demokrasi Pancasila dalam Muktamar tahun 1967, membuat piagam hubungan agama dan Pancasila dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1983, Khittah NU 1926 yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 pada Muktamar ke 27 tahun 1984 NU, maklumat peneguhan komitmen kebangsaan untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI pada Munas dan Konbes NU tahun 2006, dan tahun 2011 dalam Harlah NU ke 85 NU mengeluarkan maklumat untuk menyelamatkan NKRI dan Pancasila dari ancaman gerakan fundamentalis agama (radikalisme) dan fundamentalisme pasar (liberalisme). Pemikiran Hukum NU mengenai Pancasila yaitu sebagai Falsafah dan ideologi dalam hukum tata Negara di Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara, menemukan titik temu dengan ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam.Semua agama pada dasarnya mengajarkan tentang ke-Esa-an Tuhan (Tauhid). Prinsip umum yang harus dilaksanakan dalam sebuah negara yaitu: As-Shuro (permusyawaratan), Al-‘Adl (Keadilan), Al-Hurriyah (Kemerdekaan, kebebesan), dan Al-Musowah (egaliter). Secara esensial, tidak ada perbedaan antara spirit republik dengan spirit Siyasah Islamiyah, yaitu negara bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi.
.
Kata kunci : Pemikiran Hukum, Nahdlatul Ulama, NKRI, Pancasila