ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa, (2) Faktor-fakror apa saja yang menghambat Jaksa dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa ? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa ?
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk Menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa. (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan Faktor-fakror yang menghambat Jaksa dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa. (3) Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Ambarawa. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi jaksa sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Hambatan yang ditemukan jaksa adalah dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering berpindah-pindah, kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan di Ambarawa untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa harus bekerja jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna menemukan bukti yang kuat.

Kata Kunci : Peran, Kejaksaan, Tindak Pidana, Korupsi