Mustari, Mustari (2016) NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi KabupatenPemalang). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (461kB)
ABSTRAK.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (177kB)
DAFTAR ISI.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (273kB)
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (414kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (392kB)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (309kB)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (99kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (250kB)
Abstract
Tesis ini berjudul “ Netralitas Pegawai Negeri SipilDalam Pemilihan Umum Kepala Daerah(Studi Di Kabupaten Pemalang) “ merupakan gagasan dari penulis terhadap keprihatinan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat netral dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Pemalang. Selama ini kita mengetahui bahwa Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin dalam tingkatan level yang berbeda. Sejak runtuhnya rezin orde baru pada tahun 1998, aspirasi politik masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya telah berubah secara drastis, khususnya dalam pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah. Selama orde baru, yang biasanya dipilih melalui perwakilan melalui DPR dan DPRD, sekarang dipilih secara langsung dengan memilih calon yang telah ditentukan.
Tesis ini merumuskan bagaimana pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil, factor-faktor yang mempengaruhi netralitas Pegawai Negeri Sipil, kelemahan-kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang. Dalam tujuan tesis ini, penulis menganalisa tentang permasalahan dalam netralitas Pegawai Negeri Sipil dan memberikan solusi terhadap permasalah tersebut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pemalang, keterlibatan Pegawai Negeri SipilA cukup signifikan. Ada banyak faktor, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam dukung-mendukung calon kepala daerah, antara lain : mencari jabatan, mobilisasi oleh pimpinan dan janji-janji materi dan non materi oleh calon kepala daerah. Faktor ini merusak tatanan birokrasi yang berdampak pada kinerja aparatur dalam mengurus pemerintahan.
Untuk itu disarankan agar Pengawas Pemilihan Umum dapat bertindak obyektif dan tegas dalam penegakan hukum, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang terbukti terlibat dapat dilaporkan dan diberi sanksi oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai bobot pelanggarannya.
Kata kunci : Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Pemilihan Kepala Daerah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 14 Oct 2016 02:12 |
| Last Modified: | 14 Oct 2016 02:12 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5550 |
