Penelitiantesisinibertujuanuntukmengetahuipelaksanaanputusansengketakepegawaian di DinasDinasPendidikan, PemudadanOlah Raga KabupatenTegal yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata belum dilaksanakan oleh Tergugat,hambatandansolusinya agar pandanganmasyarakattentangpenegakan di bidangHukumAdministrasi Negara yang sangatlemahdantidakberpihakkepada para pencarikeadilan.Penggugatmerupakanpihak yang lemahtakberdayadibandingkandengankekuasaanaparaturpenyelenggaraanpemerintah yang dilaksanakanolehbadanatauPejabat TUN yang mempunyaikewenanganmembuatkeputusan yang bersifatkonkrit, individual dan final.
Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, yaitupendekatan yang menggunakankonseplegispositivis yang menyatakanbahwahukumadalahidentikdengannorma–normatertulis yang dibuatdandiundangkanolehlembaga-lembagaataupejabat yang berwenang.Selainitukonsepinijugamemandang hukumsebagaisistemnormatif yang bersifatotonom, tertutupdanterlepasdarikehidupanmasyarakat.
Adapunhasilpenelitian yang dapatpenulissampaikanadalahsebagaiberikut : yang pertama, PutusanPengadilan yang telahberkekuatanhukumtetapbelumdapatdilaksanakankarenaperbedaanpandanganantaraTergugat ( KepalaDinasDikporaKabupatenTegal ) denganputusan hakim PTUN, karenalegalitasTergugatdianggaptidakmempunyaikewenanganuntukmengeluarkanSuratTugasterhadap
Penggugat, Tergugatdalammengeluarkankeputusan Tata Usaha Negara yang ditujukankepadaPenggugatsudahmendasarkanpadaperaturanperundang-undangan yang berlaku,kedua :Hambatan-hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim yang telahberkekuatantetapadalahsebagaiberikut : pertimbanganhukum hakim kurangtepatkarenamendasarkanpadaperaturanperundang-undangan yang tidaksesuaidenganfaktahukum yang ada, secarasubstansihukum, Undang-Undang PERATUN tidaktuntasmengaturpelaksanaanpenyelesaiansengketa Tata Usaha Negara baikdalamHukumAcaramaupunHukumMateriilnya, rendahnyaketaatandankepatuhanhukumTergugatdalammelaksanakanputusan yang telahberkekuatanhukumtetapnamundemikianPenggugatjugaseharusnyaharusmenghormati proses peradilan TUN sampaiadanyaputusan hakim yang berkekuatantetap.Solusidarihambatan-hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim PTUN yang telahberkekuatanhukumtetapadalahsebagaiberikut : kecermatan hakim PTUN yang memeriksasengketa TUN dalammenerapkanhukumkarenapenyelenggaraanpemerintahan yang merupakanlapanganhukumpubliksangatluas, perlunyaperaturanpelaksanaan yang bersifatteknisdalampelaksanaanUndang – UndangPeradilan Tata Usaha Negaraterutamadalamhalupayapaksa yang ditujukankepadaTergugat yang merupkanBadanatauPejabat TUN, Kepatuhan para pihakterhadap proses peradilan TUN sangatmenunjangpelaksanaanputusan PTUN terutamaTergugatsebagaipenyelenggarapemerintahan.
Kata kunci : Yuridis kontrol, Kepatuhan Hukum adalah syarat utama penegakan hukum