Pencegahan dan pemberantasan kejahatan dengan sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial), tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif).Tahap formulasi merupakan tahap yang paling penting dan yang paling menentukan dalam keberlangsungan upaya penanggulangan kejahatan selanjutnya.Dengan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2010.Maka penelitian ini diberi judul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dan kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang. Kedua permasalahan tersebut difokuskan pada kebijakan perumusan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif.Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana saat ini berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 masih terdapat beberapa kekurangan. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana di masa yang akan datang berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2014 dan dikomparasikan dengan Undang-Undang dari negara lain masih terdapat kekurangan terutama pada pengenaan sanksi pidana denda yang diberikan cenderung lebih sedikit, hal tersebut akan berdampak pada tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Perlu diadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU agar dapat lebih efektif dalam penerapannya.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana, Pencucian Uang