Di era perkembangan zaman, kaum wanita semakin merambah pada sektor publik yang pada umumnya hanya milik kaum laki-laki. Apabila seorang istri bekerja di sektor publik dan mengalami putus perkawinan baik putus karena cerai maupun matinya suami, maka bila konsisten dengan aturan fiqh, ia harus melakukan ‘iddah dalam waktu yang lama, juga tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, dan wajib melakukan masa ‘iddah bila suaminya menceraikannya. Ketentuan demikian tentu akan menghambat kinerja bahkan bisa mematikan karier wantia tersebut. Realitas demikian harus ada upaya mencari solusi alternatif agar hal tersebut jangan sampai terjadi pada kaum wanita.
Untuk mencari solusi alternatif dalam rangka menggali permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan konsekwensi hukumnya bagi wanita yang sedang menjalani ‘iddah, agar ketentuan hukum ‘iddah yang sifatnya minimal (jangka waktu tunggu) merupakan hukum yang pasti dan mencari metode aplikasinya, serta dapat diketahui bahwa pengaturan ‘iddah itu termasuk syariat atau fiqih.
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami teks-teks agama yang terkait dengan studi tentang ‘iddah seperti dalam teks-teks Kitab Suci Al Qur’an, dan teks-teks hadist yang menerangkan tentang ‘iddah. Untuk memaparkan dan menjelaskan lebih dalam tentang studi ‘iddah tersebut, secara spesifikasi penelitian, peneliti menggunakan metode diskriptif analitis yaitu penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan tentang konsep studi dalam pelaksanaan ‘iddah, aplikasi, problematika perkembangan jaman.
Kemudian dari hasil penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah dapat mengetahui tentang perintah wajib yang harus dijalani oleh kaum wanita yang sifatnya minimal (jangka waktu tunggu) merupakan hukum yang Qat’I (suatu aturan hukum yang pasti dan sudah diatur secara normative dalam nass Al Qur’an). Dari hasil analisa peneliti tentang ‘iddah yang menjelaskan tentang aturan hukum yang bersifat Qat’I tersebut, merupakan perintah wajib yang hanya berkaitan dan sebatas dengan jangka waktu tunggu bagi wanita yang ingin menikah lagi, dengan tujuan agar tidak ada percampuran darah dalam keturunan yang dihasilkan dalam suatu perkawinan terdahulu di samping alasan-alasan lain,. Kemudian berkenaan dengan masa ‘iddah yang berupa keluar rumah merupakan hukum yang masih bisa direinterpretasi, dalam arti bagi wanita yang berada dalam dunia kerja atau dunia karier agar bisa menjalankan profesinya dengan tetap berjalan di atas norma-norma agama Islam..

Kata kunci : Pelaksanaan ‘iddah, aplikasi, problematika perkembangan jaman.