PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali dipercaya untuk melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung proses Operasi dan Pemeliharaan (Ophar) di PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4 dimana pembiayaannya bersumber dari PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B) dan PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali itu sendiri. Untuk dapat menjamin kelancaran dalam kegiatan perdagangan khususnya untuk jual beli barang dan jasa, selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam kegiatan tersebut, penjual dan pembeli juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran kegiatan jual beli mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi pada proses pengadaan barang dan jasa. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan pembeli apabila penjual wanrestasi. Apabila terjadi wanprestasi maka pembeli dapat mengajukan klaim. PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali sebagai salah satu perusahaan yang mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, menerapkan Bank Garansi sebagai perlindungan hukum yang kuat terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini berisi beberapa rumusan masalah yaitu apa saja jenis Bank Garansi yang diaplikasikan dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali, apa kendala dalam pelaksanaannya dan sudah sesuaikah penerapan Bank Garansi tersebut terhadap Perpres No. 70 tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu metode untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam Bank Garansi yang diterapkan PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali yaitu: Bid Bond (Jaminan Penawaran) sebesar 3% dari total nilai hargaperkiraan sendiri atau HPS, Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) sebesar 10% dari total nilai kontrak dan Warranty Bond (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% dari total nilai kontrak. Kendala dalam pelaksanaan penerapan Bank Garansi pada saat proses pengadaan barang dan jasa di PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali, antara lain permasalahan mengenai permintaan supplier untuk mengubah besaran Jaminan Pelaksaaan dari 10% (sepuluh per seratus) menjadi 5% (lima perseratus), yang kemudian permintaan ini disetujui ole pihak PT. KPJB. Hal ini membuat PT. KPJB menjalankan penerapan Bank Garansi tidak sesuai dengan prosedur internal. Secara keseluruhan, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali beserta penerapan Bank Garansi pada saat proses pengadaan barang dan jasa sebagian besar sudah sesuai dengan prosedur internal yang dimiliki oleh PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali. Namun, belum sesuai dengan peraturan yang tertuang di Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Kata Kunci: Bank Garansi, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan