Judul dari Penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah merupakan akibat dari sistem pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi dengan baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Namun sekarang ini para pelaku korupsi justru bebas berkeliaran di luar. Bahkan yang sudah menjalani masa hukuman pun bisa dengan mudah menyelesaikan hukuman dan dengan mudah pula mendapat potongan hukuman atau yang biasa disebut Remisi.

Metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan Pemberian remisi diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 14 huruf i yang berbunyi;“narapidana berhak mendapatkan remisi.”.Yang kemudian aturan pelaksanaannya terdapat dalam PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan , PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No 32 Tahun 1999 tentang perubahan tatas PP NO 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Yang selanjutnya syarat beserta jenis dan besaran pemberian remisi diatur di dalam Kepres N0 174 Tahun 1999.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana dan Remisi.