Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuimengetahui peran wali hakim dan sebab-sebab dalam perkawinan menurut Hukum Islam, mengetahui pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Ngaliyan, mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim beserta dengan penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek hukum Perkawinan melalui Wali Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Ngaliyan.Data Primer terdiri dari :Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dokumen-dokumen dan arsip-arsip perkawinan dari KUA Kecamatan Ngaliyan yang berkaitan dengan Perkawinan melalui wali hakim. Data Sekunder yang terdiri dari :Berbagai buku karya cendekiawan mengenai Hukum Perkawinan dan buku-buku seputar wali nikah, Jurnal, artikel dan hasil penelitian pendahulu yang ada kaitannya dengan Perkawinan bagi umat Islam, terutama Perkawinan melalui Wali Hakim.Metode pengumpulan data yaitu berupa Kepustakaan, Observasi, Wawancara. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan telah sesuai dengan syari;at dan mazhab yang berlaku di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga dakwah dalam peningkatan pemahaman masyarakat mengenai wali nikah dan menjalakankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah sesuai dengan yang semestinya. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan adalah sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Syarat menggunakan wali hakim, yaitu; wanita yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasab ghaib karena jauh, wali nasabnya enggan menikahkan anaknya, anak tidak sah taraf atau anak angkat, wali yang ada tidak cukup syarat, dan wali aqrab menunaikan haji atau umroh. Bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama sebagai perwakilan sulthan, dalam hal ini Kepala Negara (Presiden) yang member kuasa kepada Menteri Agama untuk bertindak sebagai Wali Hakim. Selanjutnya Menteri Agama atas nama pemerintah menunjuk kepada Kepala Kamtor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah bertindak sebagai Wali Hakim di wilayahnya masing-masing. Bahwa Hakim yang dimaksud bukanlah Hakim pada pengadilan, termasuk pengadilan agama.
Kata Kunci : Pelaksanaan Perkawinan, Wali Nikah, Wali Hakim.