Leasing merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan leasing dalam suatu perusahaan.Leasing juga merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada. Bila dilihat dari propspek kebutuhan pembangunan, usaha leasing jelas dapat berkembang pesat dan memainkan peranan aktif sebagai lembaga keuangan baru, yang khusus bergerak dalam penyediaan barang modal, sebagai alternative sumber pembiayaan suatu perusahaan bisnis dan mempunyai harapan untuk memenuhi kebutuhan pasarnya yang luas. Namun saat ini keberadaan leasing yang melakukan pelanggaran hukum atas penarikan paksa barang yang menjadi objek leasing sangat meresahkan konsumen. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak leasing atas objek leasing milik debitor, perusahaan leasing yang menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector), untuk melakukan penarikan paksa dari objek leasing. Tentu saja ini sangat merugikan konsumen. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana kedudukan para pihak dan hak serta kewajibannya dalam perjanjian antara debitor dengan PT. WOMFinance sebagai pihak leasing, bagaimana bentuk wanprestasi konsumen atau debitor dalam perjanjian leasing pada PT. WOMFinance, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor yang mengalami penarikan paksa kendaraan bermotor karena kredit macet PT.WOMFinance.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research), penelitian lapangan, dan wawancara.Data yang digunakan adalah data primer dan skunder.Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada yang berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.
Kesimpulan dalam skripsi ini, bahwa hak dan kewajiban debitor pada dasarnya sudah tercantum dalam isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.Namun yang perlu ditekankan bahwa antara kreditor dengan debitor harus mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut. Dalam hubungan perjanjian leasing antara pihak kreditor dengan pihak debitor, maka wanprestasi dapat terjadi dalam hal salah satu pihak dalam hal ini lebih condong kepada debitor, dimana debitor tidak apa yang disepakati dalam perjanjian leasing. Dalam hal kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami penarikan paksa dijalan raya pemerintah melalui kementerian keuangan mengeluarkan satu terobosan peraturan baru yang melarang perusahaan leasing malelakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan raya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitor, Leasing