Pelaksanaan perjanjian perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo dilakukan setelah adanya sengketa harta bersama. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). Pelaksanaan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama antara suami isteri di Pengadilan Agama Gorontalo. 2). untuk menganalisis kendala dan solusi pelaksanaan perjanjian perkawinan harta bersama antara suami isteri di Pengadilan Agama Gorontalo.
Metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Jenis Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat analisis data non statistik dan bersifat deskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1). Pelaksanaan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Gorontalo dilakukan oleh para pihak pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa harta bersama, dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024 terdapat 6 perkara harta bersama yang berhasil damai dalam bentuk akta perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim, putusan yang mewakili adalah perkara Nomor 689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, terhadap putusan akta perdamaian telah mempunyai kekuatan mengikat dan disamakan dengan putusan akhir, memiliki kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tertutup upaya hukum. Selanjutnya terdapat 8 perkara harta bersama yang dikabulkan yang dalam putusannya memperoleh pembagian harta bersama sebesar ½ bagian Penggugat dan ½ bagian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan terdapat 2 perkara yang dalam putusannya memperoleh pembagian harta bersama sebesar ¾ dan 1/3 bagian Penggugat dan Tergugat sehingga dalam putusan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu yang diwakili oleh perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Gtlo. 2). Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bersama mengacu pada pendapat Lawrence M. Friedman pada teori sumber sistem hukum yaitu struktur hukum disebabkan oleh 1). Kurang optimalnya peran mediator dalam proses mediasi, dan 2). Proses penyelesaian perkara harta bersama lebih kepada proses litigasi, dan solusinya adalah 1). Mengoptimalkan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama dan 2). Proses penyelesaian perkara harta bersama lebih diutamakan pada proses non litigasi. Kendala dari segi substansi hukum disebabkan oleh 1). Norma pengaturan harta bersama yang bersifat umum dan 2). Ketidak jelasan norma terkait perjanjian perkawinan. Dan solusinya adalah 1). Penyempurnaan norma pengaturan harta bersama dan 2). Penguatan norma perjanjian perkawinan. Selanjutnya kendala dari segi budaya hukum disebabkan perjanjian perkawinan tidak termasuk dalam “budaya hukum” yang dipraktikkan masyarakat Gorontalo karena masih dianggap tabu atau tidak lazim dalam tradisi. Solusi adalah dengan mengsosialisasi pentingnya perjanjian perkawinan melalui pertemuan-pertemuan adat seperti dalam proses peminangan dan lain sebagainya.

Kata kunci : perjanjian perkawinan, akta perdamaian, putusan.