ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI KORUPSI KAS DAERAH KOTA SEMARANG (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 54.PID.SUS-TPK/2022/PN SMG)
Berkas Tugas Akhir
Ilmu Hukum_30302200463_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Abstract
Tindak pidana pe~ncucian uang me~rupakan salah satu be~ntuk ke~jahatan yang be~rke~mbang se~iring me~ningkatnya tindak pidana korupsi di Indone~sia. Pe~ncucian uang dilakukan de~ngan cara me~nye~mbunyikan atau me~nyamarkan asal-usul harta ke~kayaan hasil tindak pidana agar te~rlihat sah me~nurut hukum. Dalam Putusan Pe~ngadilan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, te~rdakwa te~rbukti me~lakukan tindak pidana pe~ncucian uang yang be~rasal dari korupsi kas dae~rah Kota Se~marang de~ngan ke~rugian ne~gara me~ncapai miliaran rupiah. Namun de~mikian, pidana yang dijatuhkan ole~h hakim dinilai masih ringan dan me~nimbulkan pe~rsoalan hukum te~rkait pe~ne~rapan ke~te~ntuan minimum pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pe~ncucian Uang. Pe~ne~litian ini be~rtujuan untuk me~nge~tahui pe~rtimbangan hukum hakim dalam putusan te~rse~but se~rta me~nganalisis ke~se~suaiannya de~ngan ke~te~ntuan pe~raturan pe~rundang-undangan dan prinsip ke~adilan, ke~pastian hukum, se~rta ke~manfaatan hukum.
Me~tode~ pe~ne~litian yang digunakan dalam skripsi ini adalah me~tode~ yuridis normatif de~ngan spe~sifikasi pe~ne~litian de~skriptif analitis. Pe~nde~katan ini dilakukan de~ngan me~ne~laah norma hukum, Prinsip hukum, te~ori hukum, se~rta putusan pe~ngadilan yang be~rkaitan de~ngan tindak pidana pe~ncucian uang dan tindak pidana korupsi. Sumbe~r data yang digunakan be~rupa data se~kunde~r yang te~rdiri dari bahan hukum prime~r, se~kunde~r, dan te~rsie~r. Te~knik pe~ngumpulan data dilakukan me~lalui studi ke~pustakaan, se~dangkan te~knik analisis data me~nggunakan me~tode~ kualitatif de~ngan cara me~nguraikan, me~nghubungkan, se~rta me~nafsirkan data be~rdasarkan ke~te~ntuan hukum yang be~rlaku.
Hasil pe~ne~litian me~nunjukkan bahwa maje~lis hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg te~lah me~mpe~rtimbangkan unsur-unsur tindak pidana pe~ncucian uang se~suai de~ngan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 te~ntang Pe~nce~gahan dan Pe~mbe~rantasan Tindak Pidana Pe~ncucian Uang. Te~rdakwa te~rbukti me~ne~mpatkan, me~ntransfe~r, me~mbe~lanjakan, dan me~nyamarkan harta ke~kayaan yang be~rasal dari tindak pidana korupsi me~lalui be~rbagai re~ke~ning dan pe~mbe~lian ase~t. Namun de~mikian, pidana yang dijatuhkan dinilai be~lum se~pe~nuhnya me~nce~rminkan prinsip ke~adilan dan ke~manfaatan hukum kare~na masih be~rada di bawah ke~te~ntuan minimum pidana dalam UU TPPU. Ole~h kare~na itu, dipe~rlukan konsiste~nsi pe~ne~gakan hukum agar pe~mbe~rantasan tindak pidana korupsi dan pe~ncucian uang dapat me~mbe~rikan e~fe~k je~ra se~rta me~ningkatkan ke~pe~rcayaan masyarakat te~rhadap le~mbaga pe~radilan
.
Kata Kunci: TPPU, Korupsi Kas Daerah, Pemidanaan.
Informasi Item
Pencarian Lanjutan
Isi satu, beberapa, atau semua kolom sesuai kebutuhan.
