ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI INDONESIA
Berkas Tugas Akhir
Ilmu Hukum_30302200390_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan batas normatif antara pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam hukum pidana positif di Indonesia, yang menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dan berujung pada disparitas putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kebijakan hukum pidana positif dalam mengatur noodweer dan noodweer exces sebagai alasan penghapus pidana di Indonesia; dan (2) menjelaskan syarat dan batasan noodweer dan noodweer exces dalam hukum pidana positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, secara kebijakan hukum pidana positif, noodweer diatur dalam Pasal 34 dan noodweer exces dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, di mana noodweer berkedudukan sebagai alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan noodweer exces berkedudukan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) yang menghapus kesalahan pelaku tanpa menghapus sifat melawan hukumnya. Namun, norma tersebut masih bersifat umum dan terbuka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan sebagaimana tampak dalam Putusan MA No. 964 K/Pid/2015, Putusan MA No. 103 K/Pid/2012, dan Putusan PN Jakarta Selatan No. 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. Kedua, syarat noodweer meliputi adanya serangan seketika yang melawan hukum, terpenuhinya prinsip subsidiaritas, terpenuhinya prinsip proporsionalitas, serta ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum yang diakui. Sedangkan syarat noodweer exces meliputi adanya situasi noodweer sebagai prasyarat, adanya keguncangan jiwa yang hebat (hevige gemoedsbeweging), dan adanya hubungan kausal langsung antara serangan, kondisi psikologis pelaku, dan tindakan pelampauan batas. Ketiadaan parameter operasional yang konkret khususnya mengenai ukuran proporsionalitas dan keguncangan jiwa menjadi akar utama ketidakpastian hukum dan disparitas putusan dalam praktik peradilan di Indonesia.
Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa (Noodweer), Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces), Alasan Penghapus Pidana, Proporsionalitas, Subsidiaritas.
Informasi Item
Pencarian Lanjutan
Isi satu, beberapa, atau semua kolom sesuai kebutuhan.
