ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN 11858 K/Pid.Sus/2025)
Berkas Tugas Akhir
Ilmu Hukum_30302200380_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu perlindungan hak penyandang disabilitas dalam mekanisme peradilan pidana, khususnya ketika penyandang disabilitas berstatus sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam praktiknya, kondisi disabilitas sering dikaitkan dengan pengurangan pertanggungjawaban pidana, padahal hukum pidana Indonesia tetap meletakkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Permasalahan tersebut muncul dalam Putusan Nomor 11858 K/Pid.Sus/2025, yang dimana terdakwa merupakan seorang disabilitas fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 11858 K/Pid.Sus/2025. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, asas- asas hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke permasalahan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menjamin perlindungan hukum yang sama bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UUD 1945, KUHP Nasional, CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta PERMA Nomor 2 Tahun 2025. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana. Namun dalam pasal 38 dan 39 KUHP Nasional, disabilitas fisik tidak menghapus pertanggungjawaban pidana selama pelaku masih mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya, karena berbeda dengan disabilitas mental dan intelektual. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 11858 K/Pid.Sus/2025 menyatakan terdakwa tetap mempunyai kapabilitas bertanggungjawab dan keadaan disabilitasnya justru digunakan sebagai bagian dari modus operandi sehingga pidana ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Putusan Mahkamah Agung.
Informasi Item
Pencarian Lanjutan
Isi satu, beberapa, atau semua kolom sesuai kebutuhan.
