Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan serta pendampingan hukum yang berperspektif pada korban. Penanganan terhadap korban KDRT dijamin melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RUPADI Semarang dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban KDRT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pendampingan hukum terhadap korban KDRT oleh LBH RUPADI Semarang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH RUPADI Semarang memiliki peran yang penting dalam membuka akses keadilan bagi korban KDRT. Pendampingan hukum dilaksanakan secara bertahap dan adaptif melalui kombinasi jalur non-litigasi dan litigasi, serta didukung oleh pembagian peran fungsional antara advokat dan paralegal. Dalam pelaksanaannya, LBH RUPADI Semarang menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersumber dari internal lembaga berupa keterbatasan sumber daya dan pendanaan, maupun hambatan yang berasal dari korban seperti trauma dan ketergantungan ekonomi, serta pengaruh tekanan sosial budaya di lingkungan sekitar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, LBH RUPADI Semarang menerapkan pendekatan persuasif dan edukatif sejak tahap awal pendampingan guna memperkuat kesiapan psikologis korban dalam menghadapi proses hukum..
Kata kunci : Bantuan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaga Bantuan Hukum RUPADI.

ABSTRACT
Domestic Violence (DV) is a human rights violation that requires protection and legal assistance from a victim's perspective, the handling of which is guaranteed through Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. This study aims to analyze the role of the Legal Aid Institute (LBH) RUPADI Semarang in providing legal assistance to victims of domestic violence, as well as identifying obstacles and efforts to resolve them. The approach method used is a sociological juridical with analytical descriptive research specifications. Data collection was conducted through interviews, field observations, and literature studies, which were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that LBH RUPADI Semarang plays a crucial role in opening access to substantive justice for victims. Assistance is implemented in stages and adaptively, combining non-litigation and litigation channels, and is supported by the division of functional roles between advocates and paralegals. In practice, the institution faces internal obstacles in the form of limited resources and funding, obstacles from victims such as trauma and economic dependence, and socio-cultural pressures. As a resolution effort, LBH RUPADI applies a persuasive and educational approach from the initial stage to strengthen the victim's psychological preparedness.
Keywords: Legal Aid, Domestic Violence, LBH RUPADI.