Merek dagang harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum yang khusus, mencegah orang lain menggunakan merek tersebut tanpa izin (penjiplakan), serta memperkuat hak hukum berdasarkan prinsip pertama yang mendaftarkan di Indonesia. Pendaftaran juga meningkatkan kepercayaan, memperkuat nama bisnis, serta berperan sebagai aset tidak fisik yang memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara mendaftarkan merek dagang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengungkap permasalahan yang menghambat para pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo dalam mendaftarkan merek dagang mereka, beserta solusi yang bisa diterapkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif-analitis. Data pada penelitian ini berdasar pada data primer yang diperoleh dari hasil wawancara bersaama bapak Zulfahmi selaku kepala bidang koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Wonosobo, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran merek dagang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan dokumen, pengajuan permohonan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemeriksaan administratif, pengumuman merek, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat merek. Proses ini memerlukan waktu sekitar 10–12 bulan dan disertai dengan biaya yang telah mendapatkan subsidi bagi pelaku UMKM. Adapun hambatan utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman tentang pentingnya merek, keterbatasan akses informasi, persepsi biaya yang tinggi, kompleksitas prosedur administrasi, serta minimnya pendampingan teknis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya terpadu berupa sosialisasi berkelanjutan, pendampingan hukum, pemberian subsidi biaya pendaftaran, serta peningkatan layanan digital. Dengan tersedianya pendaftaran merek, pelaku UMKM akan memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing. Oleh karena itu, optimalisasi peran pemerintah daerah dan peningkatan kesadaran pelaku UMKM menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, UMKM, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Wonosobo.