NUGROHO, ONY TRIMURTI (2026) REKONSTRUKSI PENGAWASAN PENYIDIKAN DALAM MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300246_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300246_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peran strategis sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan penyidikan yang luas, termasuk upaya paksa, memiliki potensi besar untuk disalahgunakan (abuse of power) yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Tingginya angka pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait penundaan berlarut dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan saat ini belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem pengawasan penyidikan saat ini dan merekonstruksi model pengawasan yang berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian hukum sosiologis (socio-legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Grand Theory), Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto (Middle Theory), dan Teori Pengawasan (Applied Theory).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan penyidikan saat ini mengalami disfungsi pada tiga aspek sistem hukum. Pertama, aspek substansi hukum: terdapat kekosongan norma terkait standar waktu penyelesaian pengaduan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas, serta lemahnya posisi tawar Kompolnas yang hanya berwenang memberikan saran tanpa kekuatan eksekutorial. Kedua, aspek struktur hukum: terjadi ego sektoral dan duplikasi penanganan antara pengawas internal (Propam/Itwasum) dan eksternal (Ombudsman/Kompolnas) serta ketiadaan integrasi data. Ketiga, aspek budaya hukum: kuatnya resistensi penyidik akibat solidaritas korps (esprit de corps) yang keliru dan ketakutan masyarakat akan kriminalisasi balik (fear of retaliation). Studi perbandingan menunjukkan Indonesia tertinggal dari model Independent Office for Police Conduct (IOPC) di Inggris yang memiliki kewenangan investigasi mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi pengawasan penyidikan yang berbasis keadilan. Secara filosofis, paradigma pengawasan digeser dari sekadar penghukuman anggota menuju pemulihan hak masyarakat (service recovery). Secara normatif, diperlukan revisi regulasi untuk memberikan kekuatan rekomendasi yang mengikat (binding recommendation) bagi Kompolnas dan standarisasi perlindungan pelapor (whistleblower). Secara kelembagaan, dibentuk "Sistem Pengawasan Terintegrasi" melalui Forum Koordinasi Pengawasan Terpadu dan penerapan teknologi Single ID Ticket yang menghubungkan seluruh kanal pengaduan secara real-time dan transparan. Rekonstruksi ini diharapkan dapat mewujudkan penyidikan yang profesional, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pengawasan Penyidikan, Pengaduan Masyarakat, Keadilan, Kompolnas.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri and Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Apr 2026 01:48
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46241

Actions (login required)

View Item