ZULHAM, ZULHAM (2026) REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOBA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300145_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300145_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Dari aspek regulasi, terdapat ambiguitas dalam pemisahan antara penyalahguna dan pengedar, yang berdampak pada fenomena overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan serta kegagalan dalam menekan angka residivisme. Kebijakan hukum pidana (criminal policy) saat ini masih didominasi oleh pendekatan punitif yang bersifat retributif, namun belum optimal dalam memutus mata rantai peredaran gelap melalui pendekatan rehabilitatif dan rekonstruksi sanksi yang lebih progresif.
Salah satu problematika regulasi yang paling menonjol adalah adanya ambiguitas dalam penggolongan antara "penyalahguna", "korban penyalahgunaan", dan "pengedar". Meskipun UU 35/2009 telah mengatur tentang rehabilitasi, dalam tataran implementasi, terdapat tumpang tindih antara Pasal 111-114 (terkait kepemilikan/penguasaan) dengan Pasal 127 (terkait penyalahgunaan). Ketidakjelasan kriteria dalam regulasi ini menyebabkan aparat penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal dengan ancaman pidana penjara yang berat (punitif) daripada pendekatan rehabilitatif, sehingga terjadi disparitas putusan yang mencederai keadilan.
Muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi sektoral. KUHP baru memperkenalkan paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana khusus narkotika memerlukan rekonstruksi agar selaras dengan jiwa KUHP Nasional, terutama terkait dengan pedoman pemidanaan dan diversi bagi penyalahguna.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dalam kebijakan hukum pidana saat ini terkait penanggulangan narkoba dan merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana di masa depan (ius constituendum) yang lebih integratif dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penanggulangan narkoba di Indonesia berakar pada beberapa kelemahan formulasi regulasi dalam UU No. 35 Tahun 2009: Ambiguitas Normatif Pasal "Keranjang Sampah": Terdapat ketidakjelasan batas antara Pasal 111/112 (kepemilikan) dengan Pasal 127 (penyalahguna). Hal ini memberikan diskresi yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum, sehingga banyak penyalahguna murni (korban) yang diputus sebagai pengedar/pemilik, yang berujung pada hukuman penjara, bukan rehabilitasi. Pendekatan Retributif yang Dominan: Kebijakan hukum masih sangat berorientasi pada pemidanaan badan (jail oriented). Akibatnya, terjadi fenomena overcrowding di Lapas (mencapai lebih dari 50% kapasitas nasional per Januari 2026), yang justru menjadikan penjara sebagai tempat persemaian baru bagi jaringan pengedar narkoba. Ketidaksinkronan Regulasi Sektoral: Belum adanya sinkronisasi penuh antara UU Narkotika dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang sudah mengadopsi semangat keadilan restoratif dan korektif.
Kata Kunci: Rekonstruksi Kebijakan, Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkoba, Penegakan Hukum.

Dosen Pembimbing:	Mashadurohatun, Anis and Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Apr 2026 02:00
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46219

Actions (login required)

View Item