NASUTION, RIKA DEVI YANTI (2026) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300137_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300137_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (152kB) | Download (152kB)

Abstract

Latar Belakang. Eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan (leasing) seringkali menimbulkan konflik horizontal dan ketidakpastian hukum, terutama terkait praktik penarikan paksa objek jaminan secara sepihak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan arah baru mengenai kesepakatan cedera janji (wanprestasi), namun dalam praktiknya, posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan. Regulasi yang ada saat ini dianggap masih cenderung berpihak pada efisiensi bisnis dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menuntut adanya perimbangan hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakharmonisan regulasi perlindungan konsumen dalam eksekusi fidusia serta merekonstruksi model regulasi berbasis keadilan Pancasila yang mengintegrasikan hak pembelaan konsumen, transparansi eksekusi, dan keseimbangan kepentingan.
Penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan komparatif, menganalisis UU Fidusia, UU PK, Peraturan OJK No. 37/POJK.05/2016, serta doktrin keadilan Pancasila (Notonagoro dan Moerdiono). Sumber data primer berupa undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK No. 18/PUU-V/2007).
Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan eksekusi jaminan fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 sangat bias kepada kepentingan kreditur dan minim memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai debitur. Pasal 15 ayat (2) yang memberikan kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menciptakan ketidakseimbangan yang sangat ekstrim dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Meskipun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membatalkan frasa "kekuatan eksekutorial" dan mewajibkan eksekusi melalui pengadilan, namun implementasinya masih belum efektif karena belum ada peraturan pelaksanaan yang jelas dan perusahaan pembiayaan masih banyak yang melakukan eksekusi langsung. Temuan empiris menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran hak konsumen dalam praktik eksekusi jaminan fidusia, antara lain: penarikan objek jaminan dilakukan secara paksa dan intimidatif oleh debt collector yang tidak memiliki surat kuasa resmi dan identitas jelas; tidak adanya pemberitahuan tertulis (somasi) yang memadai sebelum eksekusi, bahkan banyak konsumen yang kendaraannya ditarik tanpa pemberitahuan sama sekali; penarikan dilakukan di tempat dan waktu yang tidak layak seperti di tempat kerja atau di jalan umum yang menimbulkan malu dan kerugian psikologis; tidak diberikannya kesempatan kepada konsumen untuk melakukan restrukturisasi hutang atau menyelesaikan tunggakan.

Kata kunci: jaminan fidusia, perlindungan konsumen, eksekusi parate, keadilan Pancasila, rekonstruksi regulasi, perusahaan pembiayaan.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri and Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Apr 2026 04:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46200

Actions (login required)

View Item