GINTING, NANCY CLARA PUTRI (2026) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300132_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300132_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Regulasi kewenangan Majelis Kehormatan mewujudkan perlindungan Notaris belum berbasis nilai keadilan, yaitu Dalam Notaris sangat mudah dijadikan turut tergugat dalam sengketa perdata, umumnya hanya untuk melengkapi pihak (plurium litis consortium) agar gugatan sah, bukan karena bersalah langsung. Notaris diseret karena akta yang dibuatnya disengketakan oleh pihak yang tidak puas, guna mematuhi putusan hakim, bukan untuk menanggung kerugian langsung.
Kelemahan regulasi kewenangan Majelis Kehormatan mewujudkan perlindungan Notaris pada saat ini, pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sehubungan : Mengambil foto kopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Notaris yang telah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta tidak melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum (seperti memalsukan data) sebenarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, meskipun akta yang dibuatnya disengketakan. Namun, dalam praktiknya, Notaris tetap mudah ditarik dalam perkara sebagai bentuk strategi litigasi.
Rekonstruksi regulasi kewenangan Majelis Kehormatan mewujudkan perlindungan Notaris berbasis nilai keadilan dengan melakukan revisi/perubahan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu : Untuk kepentingan proses peradilan perdata, dalam hal melibatkan Notaris sebagai pihak berperkara wajib dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Kata Kunci : Majelis Kehormatan Notaris, dan Perlindungan Notaris

Dosen Pembimbing:	Mashadurohatun, Anis and Nofrial, Ramon | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Apr 2026 04:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46198

Actions (login required)

View Item