DJOU, AZIS KASIM (2026) REKONSTRUKSI REGULASI KONSESI PELABUHAN SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI NASIONAL BERBASIS KEDAULATAN MARITIM YANG BERKEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300105_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300105_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang menempatkan pelabuhan sebagai simpul utama logistik dan instrumen kedaulatan maritim. Namun, regulasi pengelolaan pelabuhan saat ini, khususnya skema konsesi dalam UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sektor Pelayaran, dinilai masih bersifat liberalistik dan administratif-prosedural. Kelemahan regulasi tersebut terlihat dari adanya ketidakjelasan kriteria klasifikasi yang memicu konflik kewenangan, durasi konsesi yang terlalu panjang tanpa evaluasi berkala, serta lemahnya kontrol negara terhadap aset strategis yang mengakibatkan potensi kerugian negara dan ancaman terhadap kedaulatan maritim.
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengapa regulasi konsesi pelabuhan saat ini belum berkeadilan, apa saja kelemahan-kelemahannya, dan bagaimana rekonstruksi regulasi yang berbasis pada kedaulatan maritim yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis/empiris dengan paradigma konstruktivisme. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi Teori Keadilan Pancasila (sebagai Grand Theory), Teori Sistem Hukum (Middle Theory), dan Teori Kemanfaatan (Applied Theory).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini cenderung lebih mengedepankan kepastian investasi daripada kedaulatan negara, sehingga menempatkan negara dalam posisi sejajar dengan badan usaha dalam kontrak privat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan maritim dan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi konsesi pelabuhan saat ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sektor Pelayaran, masih memiliki celah hukum (legal loophole) yang melemahkan kontrol negara atas aset strategis. Temuan utama penelitian mengidentifikasi bahwa durasi konsesi yang terlalu lama tanpa mekanisme evaluasi berkala telah menciptakan ketidakadilan ekonomi dan potensi kerugian negara yang signifikan. Rekonstruksi Pembatasan Waktu dan Evaluasi (Pasal 82A Usulan): Menetapkan batas maksimal konsesi selama 30 tahun dan mewajibkan adanya evaluasi mandatori setiap 5–10 tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengoperasian pelabuhan oleh pihak ketiga tetap sejalan dengan kepentingan nasional, kedaulatan maritim, serta dampak sosial-lingkungan. Rekonstruksi Peran Otoritas (Pasal 82 ayat 4 Usulan): Mempertegas kedudukan Otoritas Pelabuhan sebagai wakil pemerintah yang tidak hanya berperan administratif, tetapi wajib memprioritaskan kedaulatan maritim dan asas keadilan dalam setiap perjanjian konsesi secara transparan dan akuntabel. Rekonstruksi Pengelolaan Keuangan (Pasal 82 ayat 5 Usulan): Mewajibkan seluruh hasil pendapatan konsesi disetor langsung ke kas negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan mekanisme audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Konsesi Pelabuhan, Kedaulatan Maritim, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Mashadurohatun, Anis and Dewi, Elya Kusuma | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2026 08:03
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46172

Actions (login required)

View Item