Pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Indonesia belum berlandaskan pada nilai keadilan. Kebijakan tersebut dianggap tidak memberikan perlindungan yang optimal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya seperti ketidaksiapan regulasi, kesenjangan kompetensi, dan ketidakjelasan mekanisme transisi. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang lebih berbasis nilai keadilan, dengan fokus pada alasan kebijakan belum adil, kelemahan regulasi saat ini, dan solusi rekonstruksi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum non doktinal atau Social Legal Research yang dapat diterjemahkan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan dan kajian pustaka, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyetaraan memerlukan pendekatan baru yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, prosedural, dan distributif. Implementasi ini melibatkan peningkatan kompetensi ASN berbasis teknologi informasi, harmonisasi regulasi, dan penguatan komunikasi serta infrastruktur pendukung. Studi ini diharapkan berkontribusi dalam memperbaiki regulasi penyetaraan jabatan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif bagi ASN di Indonesia.

Kata Kunci: Penyetaraan jabatan, keadilan, ASN, Rekonstruksi Kebijakan, Reformasi Birokrasi.