DEBIANTHO, DEBIANTHO (2026) REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300099_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300099_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dalam kawasan hutan yang berbasis nilai keadilan. Latar belakang penelitian ini didorong oleh semakin maraknya perusakan hutan di Indonesia, terutama akibat praktik pembukaan lahan ilegal, yang mengakibatkan
kerusakan ekosistem dan penur v ualitas lingkungan. Meskipun telah
diterapkan berbagai peraturan, sep dang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, implementasinya masih menunjukkan kelemahan yang signifikan. Penegakan hukum, yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, kerap mengalami inkonsistensi dan kurangnya efek jera, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan hutan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam regulasi penegakan hukum yang ada, mengidentifikasi faktor penyebab ketidakefektifan implementasi, serta merumuskan rekomendasi rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan. Kerangka teoretis yang digunakan mengacu pada teori keadilan John Rawls dan teori sistem hukum yang menekankan pada aspek struktur, substansi, dan kultur hukum. Pendekatan ini memberikan dasar untuk mengevaluasi secara mendalam kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik lapangan.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah. Data sekunder diperoleh dari tinjauan literatur, dokumen regulasi, dan sumber- sumber hukum terkait. Metodologi ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika penegakan hukum dalam konteks pembukaan lahan ilegal dan faktor-faktor yang menghambat terciptanya keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menjamin keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Temuan mengindikasikan bahwa sanksi yang diterapkan tidak cukup tegas, mekanisme pemulihan lingkungan belum optimal, serta peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan masih minim. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi dengan penekanan pada prinsip keadilan, pemberian sanksi yang lebih berat, dan penerapan sistem monitoring serta evaluasi yang transparan. Sinergi antara aparat penegak hukum, legislator, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kawasan hutan secara berkelanjutanpractices in

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi regulasi penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan merupakan langkah strategis dalam menghadapi permasalahan pembukaan lahan ilegal dan perusakan hutan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, demi terciptanya keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Kata kunci: regulasi, penegakan hukum, keadilan, pembukaan lahan, hutan.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	20 Apr 2026 02:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46150

Actions (login required)

View Item