Saleh, Mohammad (2026) REKONSTRUKSI REGULASI PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300087_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300087_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)

Abstract

Regulasi Proyek Strategis Nasional dalam perkembangannya hanya berorientasi terhadap laju investasi modal dan perkembangan industry nasional, kedudukan perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagai wujud keadilan ekologis belum menjadi pijakan regulasi Proyek Strategis Nasional. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan persoalan yang menyebabkan regulasi Proyek strategis Nasional belum berbasis nilai Keadilan Ekologis. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi Proyek Strategis Nasional saat ini. Untuk merekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional berbasis keadilan ekologis.
Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Yuridis Sosiologi. Penelitian Yuridis Sosiologi, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa regulasi Proyek Strategis Nasional belum mampu mewujudkan keadilan ekologis hal ini ditunjukan dengan tujuan dari regulasi Proyek Strategis Nasional yang hanya berorientasi pada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sementara perlindungan dan pelestarian lingkungan serta prinsip reforma agraria sebagai wujud keadilan ekologis tidak menjadi alasan disusunnya berbagai regulasi Proyek Strategis Nasional. Kelemahan-kelemahan regulasi Proyek Strategis Nasional saat ini terdiri dari kelemahan substansi hukum berupa ketiadaan prinsip ekologis dan reforma agraria yang jelas dalam induk regulasi PSN yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja memandang bahwa bahwa pentingnya keberadaan PSN adalah untuk mewujudkan laju investasi modal kapital dan laju pertumbuhan industrialisasi nasional. Kelemahan struktur hukum ialah ketiadaan peran masyarakat dalam pengawasan transparansi pelaksanaan PSN serta ketiadaan perlindungan bagi masyarakat terdampak yang jelas. Kelemahan kultur hukum ialah ketidakpercayaan masyarakat akan pelaksanaan PSN sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial akibat tingginya konflik lingkungan dan agraria dalam pelaksanaan PSN. Rekonstruksi yang dapat dilakukan ialah mengembalikan prinsip keadilan ekologis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: (Ekologis, Proyek Strategis Nasional, Regulasi, Rekonstruksi)

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	20 Apr 2026 02:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46123

Actions (login required)

View Item