RAHMAN, WAHYUDI (2026) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERKAIT NETRALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAN PENEGAK HUKUM BERBASIS PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300084_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300084_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Netralitas Aparatur Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum selalu menjadi isu yang mengemuka dalam setiap pelaksanaan Pemilu, prihal tersebut dikarenakan posisi strategis ASN dan APH yang mempunyai akses dalam memberikan kebijakan, anggaran dan juga berbagai fasilitas kedinasan, sehingga menjadi daya tarik bagi kepentingan Politik agar menjadi pemenang dalam pesta demokrasi. UU Pemilu telah mengatur larangan bagi ASN dan APH agar tidak terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Sebagai salah satu contoh diatur di dalam Pasal 280 ayat 1, 2 dan Junto Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu, namun regulasi terabit tidak cukup efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengapa regulasi penegakkan hukum terhadap netralitas ASN dan APH dalam Pemilu belum cukup efektif? Dan Bagaimana penerapan hukum terhadap netralitas ASN dan APH dalam pelaksanaan pemilu? Serta bagaimana rekontruksi netralitas ASN dan APH dalam pemilu berbasis hukum progresif?
Metodologi penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post positivisme yang didasarkan pada tiga aspek ontologis, epistemologis dan metodologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif dengan dua pendekatan penilitian statute approcach dan conceptual approach serta menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini ialah: UU Pemilu telah melarang ASN dan APH melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan diwajibkan untuk bersikap netral, namun UU Pemilu memiliki kelemahan mendasar karena tidak disertai norma sanksi. Larangan tanpa konsekuensi hukum menjadikan pasal ini lemah dan sulit ditegakkan, selain itu frasa regulasi yang multitafsir, sehingga aparat pengawas Pemilu kesulitan menindak pelanggaran secara konsisten. Rekonstruksi terhadap UU Pemilu penting untuk memperkuat kepastian hukum dan integritas Pemilu. Pasal 280 ayat (3) perlu diperluas cakupannya agar menutup celah keterlibatan informal ASN dan APH, sedangkan Pasal 283 ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dengan ayat baru yang mengatur sanksi administratif dan pidana. Dengan demikian larangan keberpihakan tidak hanya menjadi simbol normatif, tetapi benar-benar memiliki daya paksa yang efektif. Teori hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak terbelenggu hanya sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan, melainkan merespon/ responsif terhadap kehendak hukum Masyarakat, seharusnya Pemerintah melakukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih independen terhadap netralitas ASN dan APH dalam Pemilu, dengan menempatkan lembaga pengawas yang bebas dari intervensi politik, serta mempertegas sanksi hukum yang bersifat efektif dan menimbulkan efek jera. Selain itu, reformasi struktural dalam penempatan pejabat pembina kepegawaian di daerah harus dilakukan agar tidak didominasi kepentingan politik.

Kata kunci: Rekontruksi, netralitas, Pemilu.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	20 Apr 2026 02:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46120

Actions (login required)

View Item