NURHAYADI, SYAMSIAR (2026) REKONTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300080_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300080_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam aspek substansi hukum yang belum memberikan kepastian dan keadilan bagi penyedia jasa. Ketidakseimbangan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya dalam pengaturan kewajiban pembayaran dan sanksi bagi pengguna jasa yang lalai, menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan penyedia jasa serta menghambat keberlanjutan proyek konstruksi.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Untuk menganalisa data, Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 masih belum mencerminkan keadilan Pancasila, karena terdapat ketimpangan dalam hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, terutama pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi hanya mengatur kewajiban pembayaran dalam kontrak, tetapi tidak mengatur sanksi bagi pengguna jasa yang terlambat membayar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia jasa. (2) Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia masih memiliki kelemahan, dari aspek substansi hukum, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyedia jasa, terutama dalam hal kepastian pembayaran dan sanksi bagi pengguna jasa yang lalai memenuhi kewajibannya. Dari segi struktur hukum, ketiadaan lembaga khusus yang mengawasi dan menegakkan aturan dalam sektor konstruksi juga membuat penyedia jasa tidak memiliki jalur hukum yang jelas dalam menuntut haknya ketika menghadapi wanprestasi dari pengguna jasa, termasuk pemerintah. Aspek budaya hukum, kompetisi yang tidak sehat dalam pengadaan proyek pemerintah. Sistem tender yang lebih mengutamakan harga terendah sering kali memaksa penyedia jasa untuk menekan biaya hingga ke tingkat yang tidak realistis. (3) Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila merupakan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak. Sehingga penulis merekomendasikan untuk menambah 1 Pasal dalam Pasal 47 ayat
1 huruf q “pengguna jasa wajib melakukan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, dan keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi berupa ganti kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa.”
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Konstruksi, Keadilan Pancasila.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	20 Apr 2026 02:11
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46118

Actions (login required)

View Item