SYAIFUDDIN, ENDRA (2026) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DENDA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300063_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300063_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (146kB) | Download (146kB)

Abstract

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga nilai keadilan bagi masyarakat tidak tercapai. Penulisan disertasi ini membahas permasalahan-permasalahan yaitu Mengapa konstruksi regulasi sanksi pidana denda dalam penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan?; Apa kelemahan regulasi sanksi pidana denda dalam penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan? Serta Bagaimana Rekonstruksi regulasi sanksi pidana denda dalam penanggulangan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi di Indonesia agar lebih berkeadilan dan efektif. Saat ini, penerapan sanksi denda dinilai belum efektif memberikan efek jera (deterrent effect) maupun memulihkan kerugian negara (asset recovery). Di dalam Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempertajam analisis yuridis sosiologis dengan model Judicial legal research. Hasil penelitian menggambarkan bahwa formulasi denda dalam UU Tipikor yang menganut sistem nominal statis (fixed sum system) yang rentan tergerus inflasi dan tidak proporsional dibandingkan dengan nilai korupsi skala besar. Selain itu, terdapat celah hukum di mana terpidana cenderung memilih menjalani pidana kurungan pengganti (subsider) yang singkat daripada membayar denda, sehingga negara gagal memperoleh kembali aset yang hilang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Analisis difokuskan pada transisi hukum pidana nasional pasca pengesahan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Penyesuaian (UU No. 1 Tahun 2026). Hasil penelitian merekomendasikan rekonstruksi regulasi melalui penerapan "Sistem Pidana Denda Proporsional-Relatif". Model ini mengusulkan penghapusan plafon denda nominal dan menggantinya dengan formula pengali (multiplier) berdasarkan nilai kerugian negara atau keuntungan pelaku. Selain itu, penelitian ini mendesak penguatan mekanisme eksekusi paksa sita aset untuk pembayaran denda dan pengetatan pidana pengganti agar sanksi finansial memiliki daya paksa yang nyata demi terwujudnya keadilan sosial.
Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Saksi Pidana Denda, Tindak Pidana Korupsi.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri and Mashdurohatun, Anis | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	20 Apr 2026 02:23
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46110

Actions (login required)

View Item