Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial dalam pengakuan dan perlindungan status anak di luar nikah di Indonesia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya, dalam praktiknya masih terjadi diskriminasi administratif maupun sosial yang menghambat pemenuhan hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil dan komprehensif bagi anak di luar nikah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terkait pengakuan status anak di luar nikah, (2) Mengkaji prinsip keadilan Pancasila, sebagai landasan dalam merumuskan regulasi yang adil bagi anak di luar nikah, serta (3) merumuskan bentuk rekonstruksi regulasi pengakuan status anak di luar nikah yang ideal dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan paradigma socio-legal research dan pendekatan normatif yuridis, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta data empiris dari praktik administratif dan sosial. Teori yang digunakan meliputi Teori Keadilan Pancasila, Teori Perlindungan Hukum, Teori Sistem hukum dan Teori Hukum Progresif sebagai pisau analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pengakuan status anak di luar nikah dalam hukum positif Indonesia masih parsial, diskriminatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan Pancasila. disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 42 dan
43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan menambahkan norma yang mengakui hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA, bukti-bukti pernikahan secara kepercayaan yang dianut, serta penyederhanaan prosedur administrasi kependudukan, serta penguatan perlindungan hukum yang non-diskriminatif tanpa harus terikat pada perkawinan yang sah secara negara. Regulasi baru hendaknya mengadopsi pendekatan berbasis keadilan Pancasila, yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi regulasi pengakuan status anak di luar nikah berbasis nilai keadilan Pancasila yang lebih humanis, komprehensif, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Rekonstruksi Regulasi, Anak di Luar Nikah, Keadilan Pancasila, Perlindungan Anak, Hukum Progresif.