Dalam praktik bisnis skincare yang melibatkan tenaga medis, idealnya dokter menempatkan kepentingan pasien sebagai prioritas utama, mematuhi kode etik profesi, serta memastikan keamanan dan efektivitas layanan sesuai standar ilmiah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan nilai moral profesi akibat tekanan ekonomi dan kompetisi pasar. Banyak tenaga medis yang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi, melakukan promosi berlebihan, hingga menjual produk dengan klaim tidak terbukti. Kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan antara tanggung jawab moral dan tekanan komersial, yang berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap profesi medis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah sistematis untuk menelaah hubungan hukum, etika profesi, dan praktik lapangan, dengan paradigma konstruktivisme yang menekankan realitas majemuk, keterkaitan transaksional antara peneliti dan objek, serta metode dialektis melalui interaksi dengan narasumber. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk menggambarkan fakta hukum secara objektif, dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang mengkaji perilaku hukum, aspek kesehatan, dan administrasi. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan kuesioner, serta sumber sekunder dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lain. Teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi pustaka, sementara analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan interpretasi data interaktif untuk menjawab masalah penelitian secara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peran tenaga medis dalam praktik skincare di Indonesia masih bersifat sektoral dan formalistik, dengan implementasi lemah. Regulasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan kode etik belum mampu menyeimbangkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab antara tenaga medis, pelaku usaha, dan pasien. Kekaburan batas kewenangan antara dokter, tenaga kesehatan lain, dan praktisi non-medis memperparah komersialisasi layanan yang mengabaikan etika. Struktur, substansi, dan budaya hukum belum harmonis, di mana orientasi profit menggeser nilai tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, harmonisasi hukum menjadi langkah mendesak untuk memperkuat kepastian hukum, menegaskan batas kewenangan, serta mengintegrasikan etika profesi dengan perlindungan pasien. Dengan menerapkan pendekatan “Keadilan Empatik-Proporsional”, layanan skincare diharapkan berjalan secara aman, profesional, dan berkeadilan, sehingga hukum dapat kembali berfungsi sebagai instrumen moral dan sosial yang melindungi masyarakat serta menjaga martabat profesi medis.

Kata Kunci; Harmonisasi Hukum, Praktik Layanan Skincare, Nilai Keadilan.