Peradilan Agama di Indonesia telah diberikan kewenangan absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah, namun secara faktual belum didukung oleh struktur Pengadilan Niaga yang spesifik. Hal ini menimbulkan problematika hukum, terutama dalam sengketa kepailitan syariah yang sering kali ditarik ke Pengadilan Niaga di bawah Peradilan Umum, sehingga memicu risiko de-syariahisasi dan hilangnya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah yuridis dan kelemahan regulasi saat ini, serta merumuskan model rekonstruksi pembentukan Pengadilan Niaga Khusus Syariah (PNKS) di bawah naungan Peradilan Agama yang berbasis nilai keadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan menggunakan Teori Sistem Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Hukum Progresif untuk membedah hambatan dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pembentukan pengadilan khusus dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Agama saat ini masih bersifat fakultatif (menggunakan diksi "dapat"), sehingga tidak memiliki kekuatan imperatif untuk segera direalisasikan. Terjadi dualisme kewenangan dalam penanganan pailit syariah antara UU Kepailitan konvensional dengan mandat Peradilan Agama, serta adanya asimetri kelembagaan yang menghambat spesialisasi hakim. Hal ini mengakibatkan penanganan sengketa ekonomi syariah yang kompleks belum mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan yang hakiki bagi para pelaku usaha.
Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi melalui: (1) Perubahan diksi "dapat" menjadi "wajib" dalam UU terkait untuk memberikan mandat konstitusional yang tegas; (2) Unifikasi kewenangan absolut kepailitan syariah sepenuhnya di bawah yurisdiksi PNKS; (3) Pembentukan struktur Pengadilan Agama Kelas IA Khusus sebagai wadah formal PNKS; (4) Kewajiban pelibatan Hakim Ad Hoc dari unsur pakar ekonomi syariah; serta (5) Pembaruan hukum acara melalui mekanisme litigasi cepat (fast-track litigation). Implementasi model ini penting untuk memperkokoh posisi Peradilan Agama sebagai benteng penegakan hukum ekonomi syariah yang mandiri, profesional, dan berkeadilan substantif.

Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Peradilan Agama, Berbasis Keadilan