Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) oleh korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang kerap berlindung di balik legalitas pembersihan lahan (land clearing). Regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (UU P3H) juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), dinilai belum berbasis nilai keadilan . Ketidakadilan ini dipicu oleh disharmonisasi antara rezim agraria dan kehutanan, penegakan hukum yang hanya menyasar individu pekerja lapangan, serta adanya pengampunan administratif yang mereduksi kejahatan lingkungan menjadi denda operasional semata . Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana saat ini, menemukan kelemahan-kelemahan regulasinya, dan merumuskan rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana pemanfaatan hasil hutan kayu bagi korporasi pemegang HGU yang tidak memiliki IUPHH agar selaras dengan nilai keadilan .
Penelitian ini bersandar pada paradigma post-positivisme yang memandang hukum bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh konteks kelembagaan serta nilai keadilan substantif . Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-legal (socio-legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif-empiris, guna melihat hukum secara teks (law in books) sekaligus realitas praktiknya (law in action) . Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (wawancara dan observasi) untuk mendapatkan data primer, serta studi kepustakaan untuk menghimpun data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) . Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory, Teori Sistem Hukum sebagai Middle
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih mengandung kelemahan pada aspek substansi (disharmonisasi undang-undang sektoral dan ambiguitas sanksi di UU Cipta Kerja), kelemahan struktur (fragmentasi aparat penegak hukum dan kesulitan menjerat beneficial owner), serta kelemahan budaya hukum (pragmatisme ekonomi investasi yang mengalahkan keadilan ekologis) . Merespons hal tersebut, rekonstruksi regulasi mutlak dilakukan terhadap UU P3H (khususnya Pasal 83, Pasal 94, dan Pasal 95) dengan memperluas subjek pidana agar mencakup kelalaian (culpa) korporasi, serta mengkualifikasikan tindakan memanipulasi land clearing tanpa IUPHH sebagai kejahatan pembalakan liar terorganisasi. Rekonstruksi ini juga mewajibkan penjatuhan pidana tambahan secara imperatif berupa perampasan seluruh keuntungan ekonomi (disgorgement of profits), pembiayaan reboisasi tuntas, dan pencabutan izin, serta menambahkan klausul pada Pasal 110B UU Cipta Kerja untuk meniadakan fasilitas denda administratif bagi korporasi HGU berskala besar yang terbukti beritikad buruk merusak kelestarian alam.
Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Hak Guna Usaha (HGU), IUPHH, Nilai Keadilan.