Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang menimbulkan penderitaan multidimensional bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai restitusi dan kompensasi bagi korban, dalam praktik peradilan pemenuhan hak ganti kerugian bagi korban pencabulan anak masih sering terabaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku (das sollen) dan realitas implementasinya (das sein).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pemenuhan hak ganti kerugian bagi korban pencabulan anak di bawah umur, mengkaji problematika yuridis dan praktik peradilan dalam pemenuhannya, serta merumuskan model rekonstruksi regulasi pemenuhan hak ganti kerugian yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan serta perspektif viktimologi dan perlindungan anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ganti kerugian bagi korban pencabulan anak masih bersifat fragmentaris, tidak imperatif, dan belum terintegrasi secara efektif dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan korban belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, hak ganti kerugian korban sering kali tidak terealisasi secara nyata.
Disertasi ini menawarkan model rekonstruksi regulasi pemenuhan hak ganti kerugian yang berkeadilan melalui penguatan kewajiban pelaku, penegasan peran negara sebagai penjamin kompensasi, integrasi pertanggungjawaban pidana dan perdata, serta penerapan keadilan restoratif yang berperspektif perlindungan anak. Model ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak dan mendorong pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih humanis dan berkeadilan.
Kata kunci: ganti kerugian, restitusi, kompensasi, pencabulan anak, perlindungan anak, rekonstruksi regulasi.