Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, namun dalam praktiknya sering ditemukan pelanggaran atau malpraktik yang merugikan masyarakat. Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan dan pembinaan guna memastikan Notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN dan Kode Etik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kabupaten Banyumas dalam mencegah terjadinya malpraktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Banyumas dan Notaris di wilayah terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Notaris di Kabupaten Banyumas oleh MPD telah dilaksanakan melalui pemeriksaan rutin protokol Notaris satu kali dalam setahun, namun tingkat efektivitasnya dalam mencegah malpraktik secara preventif masih perlu ditingkatkan. Malpraktik masih berpotensi terjadi akibat ketidaktelitian dalam penerapan prosedur formil pembuatan akta. Faktor penghambat efektivitas pengawasan meliputi keterbatasan anggaran operasional MPD, jumlah anggota tim pemeriksa yang tidak sebanding dengan jumlah Notaris yang diawasi, serta kendala psikologis (hubungan kesejawatan) yang terkadang mempengaruhi objektivitas pengawasan. Diperlukan penguatan regulasi mengenai sanksi yang lebih tegas dan peningkatan frekuensi pengawasan insidental untuk meminimalisir ruang gerak malpraktik di Kabupaten Banyumas.
Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris, Malpraktik, Notaris, Kabupaten Banyumas.