PAMBUDI, DYAJI PARAMARTA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKAUTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANATA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302400167_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302400167_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (65kB) | Download (65kB)

Abstract

Pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta autentik merupakan bentuk penyimpangan yang berpotensi meruntuhkan kepastian hukum, karena akta autentik pada dasarnya ditempatkan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki daya pembuktian kuat dalam praktik peradilan. Dalam konteks kenotariatan, pemalsuan identitas tidak hanya dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, tetapi juga menyeret Notaris pada risiko pertanggungjawaban pidana ketika prosedur formil pembuatan akta dianggap tidak dijalankan secara cermat. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika akta autentik dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana, sebab pengujian tidak berhenti pada validitas formil akta, melainkan juga menyentuh aspek materiil seperti kebenaran identitas, niat jahat pelaku, serta keterkaitan akta dengan perbuatan pidana yang didakwakan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi Notaris serta kedudukan akta autentik sebagai alat bukti dalam perkara pidana dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dmk.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis data Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas penghadap berimplikasi langsung pada aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik, karena identitas penghadap merupakan prasyarat esensial bagi lahirnya perbuatan hukum dalam akta. Dalam perkara pidana, akta autentik tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat, namun kekuatan pembuktiannya dapat tereduksi ketika terbukti ada keterangan palsu atau penggunaan identitas yang tidak benar, sehingga pembuktian bergeser dari “kebenaran formil” menuju pembuktian unsur delik dan kesalahan. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi Notaris perlu ditegaskan melalui mekanisme yang memastikan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris berjalan sesuai prosedur, sekaligus mendorong standar kehati-hatian verifikasi identitas secara lebih terukur agar tidak terjadi kriminalisasi jabatan. Rekomendasi penelitian diarahkan pada penguatan mekanisme verifikasi identitas (administratif dan teknis), pembakuan pedoman operasional kehati-hatian dalam pembuatan akta, serta konsistensi penegak hukum dalam menilai relasi kesalahan Notaris dengan perbuatan pidana yang dilakukan para pihak.

Kata Kunci: pemalsuan identitas, akta autentik, Notaris, alat bukti.

Dosen Pembimbing:	Arifullah, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	15 Apr 2026 09:31
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46047

Actions (login required)

View Item