ANGRAINI, RINA (2026) KEKUATAN HUKUM RISALAH LELANG DENGAN MENGGUNAKAN AKTA DE COMMAND TERHADAP JAMINAN KREDIT DI PT BPR LSE MANGGALA BATAM YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302400092_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302400092_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (296kB) | Download (296kB)

Abstract

Lelang dengan menggunakan akta de command merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah bagi Bank Perkreditan Rakyat yang sekarang disebut Bank Perekominan Rakyat yang baru ada sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 khususnya di PT BPR LSE Manggala. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) Kekuatan hukum risalah lelang dengan menggunakan akta de command terhadap jaminan kredit di PT BPR LSE Manggala Batam yang dikuasai pihak ketiga; 2) Hambatan dan kendala yang dihadapi PT BPR LSE Manggala Batam dalam pelaksanaan lelang dengan menggunakan akta de command terhadap jaminan yang dikuasai oleh pihak ketiga.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus. Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dan didukung dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan : 1) Tahapan yang dilakukan PT BPR LSE Manggala dalam penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT BPR LSE Manggala yang membagi dalam beberapa tahap yaitu Pemberitahuan Lisan, Surat Peringatan, Mediasi, Somasi dan terakhir Jalur Litigasi salah satunya lelang di KPKNL. Proses lelang dengan menggunakan akta de command melalui beberapa tahapan mulai permohonan penilaian independent ke KJPP, permohonan ijin lelang ke BP Batam, permohonan lelang ke KPKNL hingga lelang ke 2 atau lelang ke 3 bila tidak ada pembeli maka bank menggunakan akta de command, permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri kemudian dilakukan AYDA. Sehingga disini terdapat serangkaian proses yang dilalui oleh bank sesuai dengan teori sistem hukum dan lelang yang dilakukan secara terbuka (open bidding) serta adanya akta yang dibuat oleh notaris yang semakin memperkuat risalah lelang sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan memberikan kepastian hukum sempurna bagi kreditur dan pembeli sebenarnya yang kemudian hari ditunjuk oleh kreditur. Beberapa hambatan ditemui dalam proses tersebut baik faktor internal maupun eksternal, a. Hambatan internal berupa : 1) bank harus menggunakan biaya terlebih dahulu hingga jaminan tersebut terjual; 2) dokumen yang harus dipenuhi oleh bank terkait lahan di Batam yang berada dibawah hak pengelolaan BP Batam; 3) perubahan nomenklatur bank dari perkreditan menjadi perekonomian sehingga harus dilakukan revisi hak tanggungan; b. Hambatan eksternal berupa: 1) pihak ketiga tidak mau mengosongkan bangunan kendati bank sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui akta de command; 2) hadirnya debitur yang sengaja menunda-nunda waktu; 3) jangka waktu setiap proses pengurusan yang tidak bisa dipastikan.
Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Lelang, Akta De Command

Dosen Pembimbing:	Shallman, Shallman | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	15 Apr 2026 09:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46024

Actions (login required)

View Item