Peningkatan pesat sektor ekonomi kreatif di Indonesia telah memicu kebutuhan modal usaha, menjadikan Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, sebagai aset ekonomi yang berpotensi dimonetisasi melalui Jaminan Fidusia. Secara normatif, Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) telah mengakui HKI sebagai objek jaminan atas benda bergerak tidak berwujud. Meskipun demikian, implementasi eksekusi jaminan ini terkendala serius saat terjadi wanprestasi, khususnya terkait kompleksitas valuasi aset tak berwujud dan ketidakjelasan prosedural bagi Pejabat Lelang dalam mengeksekusi aset yang tidak dapat dikuasai secara fisik, sementara hak moral pencipta tetap melekat. Kondisi ini berpotensi menghambat pembiayaan inovasi dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi sektor keuangan.
Penelitian ini menerapkan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan fokus pada kajian kepustakaan (data sekunder). Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach), dan Pendekatan Teori (Theoritical Approach). Bahan hukum primer yang dianalisis mencakup UU No. 42 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana lelang. Analisis yuridis bertujuan menguji sejauh mana pengaturan hukum saat ini memberikan landasan kewenangan yang jelas bagi Pejabat Lelang dalam melaksanakan eksekusi lelang atas Hak Cipta yang diagunkan, terutama setelah adanya pembatasan parate executie oleh Mahkamah Konstitusi.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum normatif telah tersedia untuk menjamin HKI, namun kepastian hukum eksekusi belum maksimal akibat ketidakjelasan teknis valuasi dan ketidakselarasan prosedur administrasi. Kewenangan Pejabat Lelang dalam eksekusi lelang Hak Cipta bersifat formal administratif untuk melaksanakan penjualan terbuka berdasarkan perintah hukum (Pasal 29 UUJF). Namun, kewenangan ini terbatas dan tidak mencakup kewenangan substantif untuk menilai keabsahan perjanjian atau menentukan nasib Hak Moral pencipta. Oleh karena itu, penelitian menyarankan pembentukan lembaga valuasi HKI khusus dan harmonisasi regulasi teknis guna mendukung eksekusi yang efektif dan adil.
Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Hak Kekayaan Intelektual, Pejabat Lelang.