KHAMID, ABDUL (2026) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING (WNA) DALAM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 433 K/Pdt/2016). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300295_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300295_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (63kB) | Download (63kB)

Abstract

Praktik nominee (pinjam nama) dalam perolehan hak atas tanah merupakan konstruksi perbuatan hukum yang menempatkan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pemegang hak secara formal, namun penguasaan manfaat dan kendali faktual diarahkan kepada Warga Negara Asing (WNA). Dalam konteks ini, akta notaris kerap digunakan untuk “membungkus” rangkaian hubungan hukum sehingga tampak sah secara formil, padahal tujuan perjanjiannya berpotensi bertentangan dengan pembatasan subjek hak atas tanah menurut hukum agraria nasional. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta perjanjian nominee yang melibatkan WNA dalam perolehan hak atas tanah di Indonesia serta akibat hukum terhadap akta perjanjian tersebut, khususnya dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan; analisis dilakukan secara preskriptif.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis data Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian nominee dalam perolehan hak atas tanah umumnya dibangun melalui rangkaian akta yang secara formil tampak sah, tetapi secara materiil harus diuji pada tujuan dan akibat hukumnya karena sering diarahkan untuk menghindari pembatasan subjek hak (terutama penguasaan oleh WNA), sehingga berpotensi mengandung kausa yang tidak halal/bertentangan dengan ketertiban umum dan berkonsekuensi batal demi hukum atau tidak dapat dipertahankan; dalam pembuktian, akta tetap dapat digunakan sebagai alat bukti surat, namun kekuatan pembuktiannya dapat tereduksi apabila terbukti menjadi sarana penyelundupan hukum sehingga penilaian bergeser pada itikad para pihak serta realitas kontrol/penguasaan manfaat; implikasinya, notaris tidak cukup dinilai dari kepatuhan prosedur pembuatan akta, melainkan juga dari standar kehati-hatian menilai kepatutan transaksi, sehingga jika mengetahui atau patut menduga skema nominee, dapat timbul pertanggungjawaban etik, administratif, perdata, dan pada kondisi tertentu pidana, sehingga diperlukan penguatan due diligence dan pedoman operasional untuk mendeteksi pola nominee.

Kata Kunci: Notaris, Pertanggungjawaban, akta perjanjian nominee, ha katas
tanah.

Dosen Pembimbing:	Arifullah, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	15 Apr 2026 04:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45994

Actions (login required)

View Item