SUDARYANTO, MUHAMMAD RIYADI (2026) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LAHAN MILIK PEMERINTAH DESA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI-AU) di DESA SOBOKERTO, KEC. NGEMPLAK, KAB. BOYOLALI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300244_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300244_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (236kB) | Download (236kB)

Abstract

Sengketa tanah antara Pemerintah Desa Sobokerto dengan TNI-AU di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali merupakan persoalan agraria yang berdampak langsung pada kepastian status lahan desa, keberlanjutan ekonomi masyarakat, serta tata kelola aset desa. Lahan yang selama puluhan tahun dikelola dan dimanfaatkan warga sebagai Tanah Kas Desa (TKD) kemudian diklaim TNI-AU sebagai bagian dari kawasan strategis Pangkalan Udara Adi Soemarmo. Situasi klaim ganda ini melahirkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih dokumen kepemilikan, serta ketegangan sosial akibat berkurangnya akses warga terhadap lahan garapan dan melemahnya aset desa yang berfungsi menopang Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum atas kepemilikan lahan yang dipersengketakan antara Pemerintah Desa Sobokerto dan TNI-AU, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dokumen kepemilikan lahan berikut implikasinya terhadap masyarakat dan pemerintahan desa.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian hukum kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, meliputi hasil wawancara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum lahan sengketa berada dalam dualisme legitimasi publik. Pemerintah Desa Sobokerto memandang lahan sebagai TKD/aset desa berdasarkan penguasaan historis-faktual, pencatatan aset desa, dan fungsi sosialnya bagi kesejahteraan warga. Sebaliknya, TNI-AU menempatkan lahan sebagai bagian dari kawasan strategis pertahanan yang dikuasai negara demi keamanan nasional. Dualisme ini belum final karena kelemahan penegasan batas dan bukti formal TKD di masa lalu, sehingga memicu tumpang tindih dokumen. Kendala utama meliputi ketidaktertiban administrasi pendaftaran tanah, perbedaan riwayat penguasaan yang tidak diverifikasi bersama, ketidaksinkronan data lintas instansi, pendekatan legal-formal yang mengabaikan fungsi sosial tanah, serta relasi sipil–militer yang timpang. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Progresif, kondisi tersebut menegaskan perlunya penegasan status dan batas lahan secara legal-administratif, percepatan sertifikasi TKD, serta koordinasi antarlembaga agar kepentingan pertahanan negara tidak meniadakan fungsi sosial-ekonomi tanah desa.
Kata kunci: Sengketa Tanah, Tanah Kas Desa, TNI-AU.

Dosen Pembimbing:	Arifullah, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	15 Apr 2026 04:39
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45986

Actions (login required)

View Item