Penelitian ini membahas implikasi hukum penetapan ahli waris tanpa Surat Keterangan Waris (SKW) dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 147/Pdt.G/2017/PN.Bgr. Fokus utama penelitian adalah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak memiliki SKW dalam permohonan penetapan waris melalui pengadilan serta dampaknya terhadap kepastian hukum waris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis kasus, berbasis studi putusan pengadilan, peraturan perundang‑undangan (KUHPerdata, peraturan peradilan, dan regulasi pertanahan), Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin para ahli hukum waris, kepastian hukum, dan perlindungan hukum..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris tanpa SKW tetap dapat diwujudkan melalui mekanisme penetapan ahli waris oleh pengadilan, sepanjang hubungan kewarisan dibuktikan secara materiil melalui alat bukti surat, saksi, dan pengakuan para pihak yang kemudian diformalkan dalam penetapan atau akta perdamaian. Penetapan pengadilan dalam Putusan No. 147/Pdt.G/2017/PN.Bgr berfungsi secara fungsional menggantikan SKW karena menetapkan secara eksplisit identitas pewaris, daftar ahli waris, serta kedudukan mereka terhadap harta peninggalan sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar administratif di hadapan pihak ketiga seperti bank dan Badan Pertanahan Nasional. Dari perspektif kepastian hukum, jalur judisial ini mampu menghadirkan kepastian yang sebanding dengan keberadaan SKW, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tantangan normatif berupa potensi disparitas penilaian dan standar pembuktian antar pengadilan jika tidak diikuti pedoman yang seragam.

Kata Kunci : Penetapan Ahli Waris, Surat Keterangan Waris, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.