Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi praktik kenotariatan, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik yang diakui UU ITE memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Namun, UU Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengatur tanda tangan elektronik dalam pembuatan Akta Autentik dan masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya. Ketidaksinkronan antara UU ITE dan UUJN, ditambah persoalan praktik dan keamanan digital, menunjukkan perlunya harmonisasi hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam digitalisasi layanan kenotariatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keabsahan Tanda Tangan Notaris Dan Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris.
Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normative atau dengan kajian kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan Keabsahan Tanda Tangan Notaris Dan Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris.
Secara hukum positif, tanda tangan elektronik diakui sah dalam transaksi elektronik berdasarkan UU ITE. Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta berlaku dalam pembuatan Akta Notaris karena adanya pengecualian dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris masih menghadapi kendala yuridis, teknis, dan sosiologis, terutama terkait pengaturan Undang-undang Jabatan Notaris, keamanan sistem, serta keseragaman pemahaman hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan kompetensi notaris agar keabsahan akta elektronik tetap menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
kata kunci :Kenotariatan,Akta Notaris,Keabsahan