Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan di waarmeking oleh Notaris dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan untuk melakukan legalisasi dan waarmeking terhadap akta dibawah tangan. Namun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian akta tersebut dibandingkan dengan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Metode penelitian menunjukan bahwa akta dibawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta dibawah tangan biasa, khususnya terkait kepastian tanda tangan dan tanggal penandatanganan, karena notaris memastikan identitas serta kehadiran para pihak pada saat penandatanganan. Sementara itu , waarmeking hanya memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran dokumen dalam buku khusus Notaris, tanpa menjamin kebenaran tanda tangan maupun isi akta. Meskipun demikian, baik legalisasi maupun waarmeking tidak mengubah sifat akta dibawah tangan menjadi akta otentik, sehingga kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada pengakuan para pihak dan penilaian hakim di persidangan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalisasi dan waarmeking memberikan nilai tambahan dalam aspek kepastian hukum dan pembuktian formal, namun tidak menyamakan kedudukannya dengan akta otentik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat bagi masyarakat dan praktisi hukum mengenai perbedaan konseptual dan implikasi yuridis dari masing-masing bentuk pengesahan tersebut.

Kata Kunci: akta di bawah tangan, legalisasi, waarmerking, notaris, kekuatan pembuktian