Cahyadri, Rizky Aulia (2026) ANALISIS URGENSI KAPABILITAS LEGAL REASONING SEORANG HAKIM DALAM MENGHADAPI OVERCRIMINALIZATION. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400527_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400527_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (116kB) | Download (116kB)

Abstract

Penalaran hukum hakim dalam menghadapi fenomena overcriminalization (kriminalisasi berlebihan) di Indonesia berfokus pada pergeseran dari pendekatan positivistik kaku (rule-bound) menuju pendekatan yang lebih substantif, progresif, dan berbasis keadilan restoratif. Hakim dituntut untuk tidak sekadar menjadi "mulut undang-undang" (la bouche de la loi), melainkan sebagai penegak keadilan yang mampu membatasi kriminalisasi berlebihan, terutama ketika undang-undang tidak jelas (lex certa) atau digunakan untuk menjerat perbuatan yang seharusnya dapat diselesaikan secara perdata/administratif.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat overcriminalization dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia, (2) kedudukan hakim dalam menghadapi overcriminalization dengan pemenuhan kemampuan legal reasoning, (3) problematika optimalisasi legal reasoning seorang hakim dalam menghadapi overcriminalization.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Fenomena overcriminalization di Indonesia semakin nyata pasca-reformasi ketika proses legislasi seringkali didorong oleh kepentingan politik jangka pendek dan tuntutan populis. Banyak produk undang-undang baru maupun perubahan undang-undang yang secara cepat memasukan sanksi pidana sebagai solusi instan terhadap masalah sosial. (2) Menghubungkan dengan kedudukan hakim dalam menghadapi overcriminalization, hakim wajib bernalar hukum (legal reasoning) secara progresif dalam menemukan hukum (rechtsvinding) sebagai dasar untuk memutus perkara yang sarat akan unsur overkriminalisasi. Berlandaskan pada hakikat hukum pidana yang sejatinya diadakan untuk mengatur tata laku manusia dengan konsekuensi sanksi melalui instrumen pidana bagi yang melanggar namun sebagai opsi terakhir yang sesuai pada asas ultimum remedium (upaya terakhir) bukan sebagai primum remedium (alat utama). (3) Problematika-problematika yang muncul dalam internal Kehakiman Indonesia yang berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia Hakim di Indonesia guna mengakomodir kapabilitas legal reasoning dalam menghadapi gelombang perkara overcriminalization contohnya problematika struktural dan problematika kultural.

Kata Kunci: Legal Reasoning, Hakim, Overcriminalization.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 03:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45873

Actions (login required)

View Item