Putro, Purning Dahono (2026) URGENSI PENERAPAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI MEKANISME PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400515_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400515_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (119kB) | Download (119kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan non-conviction based asset forfeiture sebagai mekanisme perampasan aset pada tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut mekanisme pemulihan kerugian negara yang efektif dan berkeadilan. Dalam praktiknya, mekanisme perampasan aset di Indonesia masih bertumpu pada paradigma conviction based forfeiture yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Ketentuan tersebut kerap menimbulkan kendala dalam optimalisasi pengembalian aset, terutama dalam kondisi pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau ketika proses pembuktian pidana mengalami hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi perampasan aset pada tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan yang ada, serta merumuskan pengaturan perampasan aset yang ideal di masa depan dalam penanganan tindak pidana korupsi.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, teori kepastian hukum dan efektivitas hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi kendala normatif dan operasional, terutama karena kerangka regulasi nasional mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagai dasar perampasan. Rekonstruksi regulasi diperlukan untuk mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture) dengan pendekatan in rem yang menawarkan paradigma alternatif dengan menempatkan aset sebagai objek utama proses hukum, sehingga memungkinkan perampasan tanpa ketergantungan pada pemidanaan pelaku. Pendekatan ini sekaligus mengakomodasi pembalikan beban pembuktian dan meminimalkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Perampasan aset, non-conviction based asset forfeiture, Tindak Pidana Korupsi, Regulasi.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 03:53
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45867

Actions (login required)

View Item