Indah, Erisa Permata Kusuma (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400437_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400437_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (118kB) | Download (118kB)

Abstract

Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh BMN dapat terus dimanfaatkan karena mengalami kerusakan, ketidaksesuaian kebutuhan, atau penurunan nilai guna sehingga diperlukan mekanisme pemindahtanganan dan hibah untuk menjaga optimalisasi aset negara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hibah berupa tanah dan bangunan kepada beberapa Polsek di wilayah Polda Jawa Tengah sebagai bentuk penguatan sarana dan prasarana kepolisian. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana landasan yuridis, proses, serta implikasi hibah aset tersebut dalam peningkatan kinerja kepolisian.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan sosiologis untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMN dan hibah daerah, serta wawancara dan telaah dokumen pada satuan kerja kepolisian penerima hibah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan hibah di lingkungan Polda Jawa Tengah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah aset daerah berupa tanah dan bangunan kepada Polsek di wilayah Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan berdasarkan landasan yuridis Polsek di wilayah Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan berdasarkan landasan yuridis yang jelas dan mengikuti prinsip transparansi serta akuntabilitas. Hibah tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas pelayanan public, efektivitas operasional dan profesionalisme satuan kerja kepolisian. Secara sosiologis, tersedianya fasilitas yang memadai turut meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dan memperkuat kepercayaan Masyarakat, sehingga hibah aset daerah menjadi Langkah strategis dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kata Kunci: Kebijakan; Barang Milik Negara; Hukum Administrasi Negara.

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 02:45
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45850

Actions (login required)

View Item