Tohir, Achmad Hafisz (2026) KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2025 SEBAGAI DASAR PEMANGKASAN ANGGARAN NEGARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400370_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400370_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (117kB) | Download (117kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar efisiensi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem keuangan negara Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan Instruksi Presiden tersebut selaras dengan asas legalitas, prinsip demokrasi fiskal, serta mekanisme konstitusional perubahan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang relevan dengan teori kepastian hukum, teori hierarki norma, teori kewenangan, dan teori hukum keuangan negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada perubahan substansial postur APBN tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan asas hierarki norma. Instruksi Presiden bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah atau menyimpangi undang-undang APBN. Tindakan tersebut juga berimplikasi pada pelemahan fungsi legislasi DPR dan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, perubahan atau penyesuaian APBN secara konstitusional hanya dapat dilakukan melalui mekanisme legislasi formal dengan persetujuan DPR sebagai perwujudan prinsip negara hukum dan demokrasi fiskal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan batas kewenangan eksekutif dalam pengelolaan keuangan negara serta penegasan mekanisme perubahan APBN guna menjaga supremasi konstitusi dan stabilitas sistem hukum nasional.

Kata kunci: Instruksi Presiden, APBN, kepastian hukum, hierarki norma, demokrasi fiskal.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 02:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45848

Actions (login required)

View Item