Lestari, Ade Citra Ayu (2026) ANALISIS PEMBERIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400005_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400005_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (97kB) | Download (97kB)

Abstract

Hukum yang diberlakukan pemerintah pusat melalui Undang-undang haruslah terharmonisasi dengan hukum masyarakat yang tumbuh dan beragam di wilayah papua guna optimalisasi kebijakan otonomi khusus Papua yang haluan utama untuk mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan serta merepresentasikan daerah Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Negara.
Tujuan penelitian ini adalah (1) gejolak yang muncul di Papua sebagai urgensitas diterbitkannya Undang-Undang otonomi khusus Papua, (2) pengaruh legitimasi hukum otonomi khusus papua terhadap situasi daerah Papua dan nasional, (3) konsep hukum ideal sesuai amanat konstitusi terhadap problematika hukum otonomi khusus papua dengan implikasi prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Proses integrasi wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang oleh pimpinan dan pendukung Papua Merdeka masih bermasalah. Akibatnya sejak 1964 gerakan menuntut kemerdekaan muncul baik secara politik maupun dengan perlawanan bersenjata seperti terbentuknya TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat). (2) Papua memiliki sebuah lembaga khusus yakni Majelis Rakyat Papua yang di mana telah diatur dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Majelis Rakyat Papua atau MRP adalah lembaga representatif kultural bagi masyarakat Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. (3) Mengawal status Otsus Papua untuk jangka waktu yang memperkuat mereka dalam memperteguh diri sebagai bagian integral Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia. Otonomi khusus Papua merupakan manifestasi yang sesungguhnya dari prinsip demokrasi, yakni keinginan dan aspirasi rakyat.

Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua, Negara Kesatuan, Konstitusional.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 02:55
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45825

Actions (login required)

View Item