Setiap manusia memerlukan transportasi untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, oleh karena transportasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia, maka perlu adanya regulasi untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam industri dan efisiensi nasional. Bahwa di Indonesia telah diatur penetapan batas atas dan batas bawah tentang penetapan harga tiket pesawat (price fixing) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019, Meskipun telah diatur formulasi perhitungan tarif tersebut masih perlu adanya konstruksi hukum dan penyesuaian untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam industri dan efisiensi nasional, melaksanakan iklim usaha yang kontributif melalui harmonisasi persaingan usaha yang sehat, menjauhkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku usaha, sehingga memberikan hasil yang efisien dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kata Kunci: Price Fixing, Konstruksi Hukum, Evaluasi, Pelaku Usaha