Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan hukum yang memerlukan penangan khusus agar tidak berdampak negative terhadap tumbuh kembang anak. Anak yang berhadapan dengan hukum pada prinsipnya harus mendapatkan perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana formal melalui pendekatan keadilan restorative.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Semarang serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif.
Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan serta didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan diversi di Polrestabes Semarang telah diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian didalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain penolakan dari pihak korban untuk berdamai, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restorative.
Kata Kunci: anak, diversi, tindak pidana, pencurian.